Amin Rais"Pemuda Muhammadiyah penerus bangsa "

Pekanbaru, Riau- Pemuda Muhammadiyah penerus bangsa harusnya mempunyai rasa peduli dan kritis terhadap pemerintahan yang semakin hari semakin amburadul dan Pemuda Muhammadiyah tidak boleh dijajah oleh pihak luar yang ingin menghancurkan bangsa ini kata Prof. Amien Rais dalam pidatonya saat pelantikan pengurusan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Riau Kamis siang (23/06/2011).

Jabarullah dipercaya memimpin Pemuda Muhammadiyah Propinsi Riau Periode 2010 – 2014 mengantikan Abunawas. Pelantikan Pemuda Muhammadiyah ini langsung dilantik oleh Dahnil Azhar, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Dalam sambutannya, Dahnil menyatakan pentingnya Pemuda Muhammadiyah merekonstruksi operasionalisasi Dakwahnya, merujuk fakta historis pola Dakwahnya Kiyai Ahmad Dahlan yang fokus pada permasalahan sosial masyarakat. "Ditengah depresiasi dakwah, agaknya model dakwah Kiyai Dahlan patut dan harus disegarkan kembali", katanya. Selain Dahnil, dari PP Pemuda Muhammadiyah turut hadir juga Haris Jumadi, Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan dan Solehan Latundo, Sekretaris Hubungan Luar Negeri.

Amien Rais, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2000 – 2005 ini dalam sambutannya menilai kematian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ruyati karena hukuman pancung oleh pemerintah Arab Saudi, dinilai sebagai bentuk tidak adanya perliundungan terhadap pahlawan devisa itu.

“Kematian Ruyati menjadi penyadar, bahwa kebijakan pengiriman TKI tanpa perlindungan, sama saja menghina bangsa sendiri,” kata Amien Rais saat menghadiri pelantikan Pemuda Muhammadiyah Riau di Pekanbaru. Amien menjelaskan jika hal tersebut terjadi terus, sama dengan pemerintah antikemanusiaan.

“TKI ini sama saja menjadi tontonan anti-kemanusian yang tanpa perlindungan. Pemerintah hanya mengejar devisa, walau pun sebenarnya tidak bermakna,” kata tokoh  Muhammadiyah tersebut,” tuturnya.

Amien mendukung agar kebijakan moratorium segera diberlakukan, dan hal itu diminta hanya tidak sekedar simbol . Seandainya harus mengirimkan lagi, lanjutnya, para tenaga kerja harus diawasi dan dilindungi satu persatu.

“Pemerintah selama ini hanya memikirkan kelompok konglomerat saja, sementara rakyatnya kocar kacir. Untuk itu pemerintah tidak membiarkan rakyat kocar-kacir dan terpaksa menjadi budak di negeri orang” tuturnya

Sumber: http://www.pemuda-muhammadiyah.or.id